 |
| Gambar ilustrasi |
CITEUREUP - PT. Danapersadaraya Motor Industry yang berproduksi helm berlogo (NHK, GM, VOG, MAZ & MIX) berdiri sejak tanggal 2 Agustus 2004 dan mempunyai karyawan berjumlah + 1.200 orang, yang mayoritas karyawannya berstatus (kontrak). Helm kendaraan bermotor yang telah diproduksi bukan hanya mengantongi standar SNI, tapi juga standar DOT dan SNELL dengan patokan Helm Internasional. Pada tahun 2012 PT. DMI telah kembangkan pabrik baru di lahan seluas 12 hektar, di pabrik yang baru PT.DMI dapat meningkatkan produksinya dari 3 juta unit per tahun menjadi 8 juta unit pertahun.(sumber:merdeka.com).
Disisi
lain, salah satu produsen helm terbesar di Indonesia ini masih belum dapat
memenuhi hak normatif pekerja/buruhnya dari Upah yang masih minim, belum adanya
kepastian bekerja karena mayoritas pekerjanya berstatus kontrak serta jaminan
sosial yang belum merata.
PT.
DMI bersama Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia telah membuat Kesepakatan
Bersama pada tanggal 22 Mei 2012, dimana
“PT. Danapersadaraya Motor Industri bersedia
menetapkan secara tertulis status hubungan kerja para karyawannya menjadi
Pekerja Tetap secara bertahap”.
Namun,
hingga saat ini tidak pernah
melaksanakan isi Kesepakatan Bersama tersebut. Padahal, senyatanya PT. DMI yang
berproduksi helm secara terus-menerus dan bersifat tetap sejak berdirinya
perusahaan hingga saat ini haruslah patuh pada ketentuan Pasal 59 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.
100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(Kontrak). Sehingga seluruh pekerja kontrak di PT. DMI harus beralih menjadi
pekerja tetap.
Pasal 57 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan “Setiap
kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib dilengkapi dengan
perlengkapan kendaraan bermotor dan perlengkapan
bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia”.
Dengan
mengacu pada UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat
ditafsirkan bahwa helm merupakan produk yang berkaitan dan/atau berhubungan
dengan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua). Sehingga, untuk kategori upah di PT. DMI bisa dikatakan masuk pada
golongan/klasifikasi sektor 3 (tiga).
Pemerataan Peserta Jaminan Sosial baik BPJS
Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan juga sudah menjadi kewajiban dan
tanggung-jawab pengusaha untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi
peserta BPJS, pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2013
dijelaskan bahwa ”setiap orang termasuk orang asing yang bekerja selambat-lambatnya 6
(enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS” dan Pada Pasal 5
dijelaskan “bagi pemberi kerja dan pekerja yang melanggar akan
dikenakan sanksi administrative dan/atau denda”.
PTP IKATAN SERIKAT BURUH INDONESIA
PT. DANAPERSADARAYA MOTOR INDUSTRY
